Beberapa tahun belakangan ini, kita berturut – turut dikagetkan dengan krisis pangan dunia, krisis energi dan terakhir adalah krisis keuangan global, yang mengakibatkan nilai tukar rupiah terpuruk kelevel sangat rendah terhadap dolar.
Krisis pangan dunia ditandai dengan berfluktuasinya harga pangan di pasar dunia, bahkan beberapa komoditi pangan pokok dan strategis seperti minyak goreng, terigu, gandum, kedelai bahkan beras sempat mengalami kelangkaan stok dan harganya sangat tinggi.
Krisis pangan tersebut mengindikasikan bahwa cadangan pangan dan pertanian dalam arti luas telah mengalami gangguan. disatu sisi kebutuhan pangan dari tahun ketahun terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta peningkatan kebutuhan bahan baku industri, sedangkan disisi lain produksi bahan pangan dan lahan pertanian kita justru semakin menyempit.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, setiap tahun rata – rata terjadi degradasi atau pengalihan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain sekitar 2-4% setiap tahun.
Jika luas areal persawahan di NTB saat ini sekitar 350 ribu hektar, maka setiap tahun akan menyusut sekitar 14 ribu hektar. Kondisi ini tentu sangat menghawatirkan, karena hal ini selain mengancam kelestarian potensi pertanian sebagai penyangga utama ketahanan pangan masyarakat, juga berpotensi menimbulkan gangguan ekosistem lingkungan/perubahan lingkungan.
Itulah sebabnya, pengembangan sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Bima, yang diorientasikan pada pencarian inovasi baru teknologi pertanian untuk mengoptimalkan hasil walaupun dengan lahan yang minimal, yang pada akhirnya akan mewujudkan kondisi ketahanan pangan.
Pada prinsipnya, upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri dan ketahanan pangan lokal, harus dilakukan denagn memaksimalkan sumberdaya alam (bukan hanya potensi daratan, tetapi juga lautan), menekankan efisiensi dalam penggunaan air dan energi, kelestarian lingkungan serta keseimbangan ekologi.
Kata kuncinya adalah revitalisasi sektor pertanian. Artinya bahwa pembangunan pertanian harus dijadikan prioiritas dan ujung tombak dalam mewujudkan prioritas dan ujung tombak dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, perekonomian, penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan.
Oleh karena itu, program pembangunan pertanian, tidak boleh hanya terfokus pada upaya eksploitasi sumber daya pertanian didarat saja, tetapi juga pertanian laut dan pemanfaatan potensi perairan serta perikanan lainnya.
Demikian juga komoditi pangan yang yang dikembangkan hendaknya tidak terfokus hanya pada satu jenis komoditi saja, seperti padi atau palawija saja, tetapi juga perlu diversifikasi pangan dengan melihat kesesuaian lahan denagan komoditi yang dikembangkan, serta kebutuhan dan daya saing pasar (berorientasi pasar dan agribisnis).
Untuk itu, pola konsumsi masyarakat kita cenderung sangat tergantung pada beras, sedangkan komoditi lain seperti ikan dan daging, kurang digemari, sehingga pola konsumsi seperti itu, mengakibatkan munculnya kasus gizi buruk, busung lapar dan kasus kesehatan lainnya.
Sebagai gambaran tingkat konsumsi beras masyarakat NTB terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai 556.777 ton pertahun.
Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang memiliki ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Bima merumuskan komitmen bersama yang mencakup:
5. penguatan program untuk ketahanan pangan, misalnya program lumbung pangan.
6. keterlanjutan dan sinergisitas program antara pemprov, pemkot dan berbagai stakelholder terkait, sehingga program ketahanan pangan akan berjalan optimal.
7. upaya terus menerus untuk menggerakkan masyarakat, terutama dalam diversifikasi pangan non beras, sehingga tingkat ketergantungan terhadap bahan pangan dari beras dapat diminimalkan.
8. menghidupkan kembali program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah sumber bahan pangan dan gizi keluarga.
0 komentar:
Posting Komentar